Jakarta Layak Berpredikat Kota Terjorok

JAKARTA – Predikat sebagai kota terjorok ketiga di dunia agaknya layak disematkan kepada ibukota negara Indonesia, Jakarta. Kota dengan populasi penduduk mencapai 10 juta jiwa itu dicap sebagai kota jorok lantaran beberapa indikator, yakni kualitas air tanah, udara, dan tata ruang yang buruk.

Hal tersebut dikemukakan oleh Direktur Eksekutif  Nasional WALHI, Berry Nahdian Furqon saat berbincang dengan okezone di kantornya, belum lama ini.

“Air tanah kita memang penuh tercemar oleh bakteri, polusi udara juga cukup tinggi, belum lagi pengelolaan sampah yang belum optimal. Saya pikir ini pembelajaran penting buat pemerintah, baik pusat maupun Pemprov DKI sendiri,” katanya.

Pencemaran lingkungan di Jakarta sudah berada pada level memprihatinkan. Faktanya, pencemaran udara saja tercatat 70 persen berasal dari kendaraan bermotor dari total 9.993.867 kendaraan yang beroperasi di ibukota (sumber data: Polda Metro Jaya per Juni 2009).

Sedangkan dari pembuangan sampah, 28 persen sampah terbuang ke selokan dari total 27.966 meter kubik, atau setara dengan 6.000 ton per harinya (sumber data: WALHI Jakarta).

Jakarta, sebagai pusat pemerintahan sejatinya menjadi teladan percontohan bagi kota-kota lain di tanah air, terutama dalam hal kebersihan lingkungan. Betapa tidak, kebersihan menjadi salah satu tolak ukur vital suatu bangsa oleh bangsa lain terhadap cerminan karakter masyarakat yang ada di dalamnya. Bila suatu kota dicap jorok, maka sudah barang tentu asumsi yang muncul adalah “kota itu penduduknya jorok”.

DKI Jakarta sebagai ibu kota negara Indonesia dengan luas wilayah lebih kurang 650 kilometer persegi dengan jumlah penduduk mencapai 10 juta, dewasa ini kerap mengalami permasalahan lingkungan yang rumit, baik ditinjau dari segi fisik maupun non fisik. Permasalahan fisik seperti bangunan-bangunan yang tak terkendali menciptakan “hutan beton”.

Permasalahan lingkungan lainnya yang tak luput dari sorotan, ialah makin meningkatnya jumlah penduduk dengan aktivitas beragam, yang di satu sisi berdampak pada peningkatan produksi limbah, dan di lain pihak mengurangi keberadaan ruang terbuka hijau yang notabene memiliki fungsi ekologis sebagai pengendali polusi dan penghasil oksigen, daerah resapan air yang dapat mengurangi genangan air atau banjir saat hujan.

Sementara itu, Direktur Eksekutif WALHI daerah Jakarta, Ubaidillah, mengatakan, pemerintah tidaklah pantas berbangga diri dengan predikat tersebut. Ranking tiga besar sebagai kota dengan sanitasi dan kebersihan lingkungan terburuk menjadi pekerjaan rumah yang tidak mudah bagi pemerintah ke depan.

“Saya kira ini lebih disebabkan oleh implementasi kebijakan yang lemah, juga sanksi-sanksi yang tidak tegas dalam upaya proteksi terhadap lingkungan. Pemerintah harus berani mengatasi masalah ini,” ujarnya saat ditemui okezone di kantornya Jalan Kalibata Timur no. 19A, Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, beberapa waktu lalu.

Hal itu, menurut Ubay -sapaan akrab Ubaidillah, perlu ditangani serius oleh pemerintah, pasalnya, sesuatu yang menyangkut sampah tentulah akrab dengan imej jorok.

“Pada tahun 2005 saja produksi sampah 6.000 ton per hari. Sekarang mungkin bisa tembus angka 6.500 ton per harinya. Penyebarannya (sampah) itu di permukiman, pasar-pasar, kali-kali, dan taman kota. Ini masalah serius,” paparnya.

Ubay lebih lanjut menambahkan, persoalan pencemaran kota bukan semata-mata kurangnya kesadaran warga untuk menerapkan pola hidup sehat. Dia menilai, pemerintah seharusnya memaksimalkan sebuah kebijakan yang sudah ada demi optimalisasi proteksi terhadap kebersihan dan kesehatan lingkungan kota.

“Saya pikir, kebijakan memang selalu dibuat kerangkanya. Tetapi, implementasinya ini yang lemah dan tidak tegas. Ke depan, pemerintah harus lebih berani atasi ini,” tandasnya.

Mengenai penanggulangan pencemaran secara umum, Berry menyarankan pemerintah mengawalinya dari perbaikan di segi tata ruang, lalu penguatan kebijakan untuk memproteksi lingkungan terhadap pencemaran itu. “Kebijakan masih banyak yang belum berjalan, penegakan hukum dan kontrolnya juga lemah,” tegasnya.

Lebih lanjut dia menambahkan, pemerintah harus mampu melakukan pemetaan (Mapping) terhadap kawasan-kawasan yang perlu dikonservasi, maupun kawasan terbuka hijau. Sehingga dapat memudahkan pemerintah dalam menata sistem drainasenya.

“Target 13 persen ruang terbuka hijau saja belum terpenuhi oleh pemerintah. Sementara permukiman warga digusur untuk pembangunan kawasan-kawasan bisnis korporat. Penerapan AMDAL juga perlu di maksimalkan. Bila ada yang melanggar, harus ada sanksi,” pungkasnya

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: