Polri-Kejagung [Akhirnya] Menyerah

Liputan6.com, Jakarta: Polri dan Kejaksaan Agung semakin “terpojok” setelah Tim 8 menilai berkas perkara kasus hukum Chandra Martha Hamzah dan Bibit Samad Rianto belum cukup bukti. Ditambah lagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta kasus dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ini tidak dilanjutkan ke pengadilan.

Namun Mabes Polri dan Kejagung ngotot membawa kasus Bibit serta Chandra ke meja hijau. Menurut mereka perkara bisa sampai ke pengadilan karena prasyarat perkara dianggap sudah P21 alias memenuhi syarat formil. Pernyataan ini diungkapkan selang sehari setelah Presiden SBY menanggapi rekomendasi Tim 8 di televisi.

Sebagian orang mengartikan sikap dua instansi penegak hukum ini sebagai pembangkangan kepada Kepala Negara. Sebab keduanya mengabaikan rekomendasi tim yang dibentuk SBY. “Sebaiknya Jaksa Agung-Kapolri patuh pada rekomendasi Presiden yang mendapat masukan TPF,” ungkap pakar hukum tata negara dari Universitas Islam Riau, Husnu Abadi.

Suara lantang Kejagung dan Polri untuk menyeret Chandra-Bibit ke meja hijau begitu terasa sebelum Kepala Negara berpidato. Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Marwan Effendi mengungkapkan pihaknya tak akan begitu saja menghentikan penuntutan seperti rekomendasi Adnan Buyung Nasution dan kawan-kawan kepada Presiden.

Bahkan Jaksa Agung Hendarman Supandji berujar belum ada alasan mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) sebagaimana rekomendasi Tim 8. Hendarman malah balik menuding permintaan Tim 8 menghentikan kasus untuk kepentingan umum tak konsisten dengan pernyataan tim bahwa alat bukti perkara ini lemah.

Hendarman juga mengatakan yang berhak menentukan alat bukti cukup atau tak adalah kejaksaan, bukan Tim 8. Alat-alat bukti dari polisi disusun oleh kejaksaan agar bisa dibawa ke pengadilan. Jaksa yang meramu semua alat bukti itu. “Yang menentukan bahwa kasus itu bisa lanjut atau tidak, ya jaksa,” kata Hendarman.

Kejaksaan, kata Hendarman, yakin unsur-unsur pemerasan itu terpenuhi. Dia menjanjikan ada empat hingga lima alat bukti untuk menjerat Bibit-Chandra. Hendarman juga tak setuju jika kasus ini banyak mudaratnya jika diteruskan. “Justru kalau dilanjutkan akan ada banyak manfaat untuk penegakan hukum di Indonesia,” ujarnya.

Hal senada diungkapkan Kapolri Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri. Pihaknya tak akan menanggapi rekomendasi tim bentukan Presiden SBY. Menurut Kapolri, bukti dan fakta hukum seputar kasus itu tengah didalami dan siap diserahkan ke Kejaksaan Agung. bantahan ini dikeluarkan saat rapat kerja dengan Komisi III DPR.

Kejaksaan yang semula ngotot membawa kasus Bibit-Chandra ke pengadilan, akhirnya menyerah. Ada tiga alasan mengapa Kejagung memutuskan untuk menghentikan perkara Bibit dan Chandra. Pertama adalah alasan yuridis, berikutnya alasan sosiologis. Alasan terakhir adalah harmonisasi antarlembaga penegak hukum yang perlu dijaga.

Demikian juga dengan Polri. Menurut Mabes Polri, yang sudah dilakukan Kejagung dengan mengeluarkan SKPP merupakan hak mereka. Seperti diketahui, SKPP kasus Chandra dan Bibit sudah diteken Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Chandra dan Bibit juga sudah menandatangani SKPP. Artinya kasus yang menyita perhatian publik ini ditutup.

Sejumlah pihak menilai ada tekanan terhadap Kejagung dan Mabes Polri sehingga tak meneruskan kasus ini ke meja hijau. Namun kabar tadi buru-buru dibantah oleh kedua instansi tersebut. Dikatakan Marwan, dalam penyusunan berkas perkara tak ada kendala berat karena proses berkas Chandra sudah disusun sejak jauh-jauh hari.

Tetap saja, masyarakat seperti merasa ada kekuatan besar yang menekan Polri dan Kejagung. Maklum, keduanya yang begitu keras, tiba-tiba lembek. Dan, akhirnya kasus ini yang mereka yakini akan menang karena punya alat bukti yang cukup untuk menjerat dua pimpinan KPK nonaktif dihentikan di luar sidang pengadilan.

Jika pidato dan pernyataan Presiden itu tanpa makna, pertanyaan adalah di manakah kewibawaan Presiden? Dalam falsafah Jawa ada istilah terkenal dan cukup sakral: “Sabda Pandita Ratu Tan Kena Wolah-Walih“. Artinya, setiap pernyataan penguasa, raja, presiden dan sejenisnya adalah hukum. Karenanya tiap aparat di bawahnya harus melaksanakan titah itu.

Meski sudah diberhentikan, kasus ini sudah berdampak luas di masyarakat. Pesimisme terhadap masa depan pemberantasan korupsi di Indonesia pun menggelayuti hati warga. Penetapan status tersangka Chandra dan Bibit benar-benar memukul jantung pertahanan KPK. Betapa tidak? Dengan langkah Polri itu, posisi KPK langsung oleng.

Kini masyarakat menunggu langkah-langkah pemerintah dalam memberangus korupsi di Bumi Nusantara. Tak kalah penting adalah masalah mafia hukum yang terus mengotori hukum di Tanah Air. Apalagi, pemberantasan mafia hukum merupakan prioritas teratas dalam program 100 hari pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono.(EPN)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: